JAKARTA - Kondisi pangan nasional memasuki awal 2026 dinilai berada dalam situasi yang relatif aman dan terkendali. 

Pemerintah memastikan ketersediaan beras nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Stabilitas ini ditopang oleh cadangan beras pemerintah yang kuat serta distribusi pangan yang terus berjalan.

Ketersediaan beras yang memadai menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Pemerintah menilai langkah pengelolaan stok dan distribusi berjalan sesuai rencana. Upaya ini sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Dengan cadangan yang terjaga, kebutuhan masyarakat diyakini dapat dipenuhi tanpa ketergantungan pada impor. Pemerintah memfokuskan perhatian pada kelancaran distribusi beras. Pengawasan harga juga terus dilakukan secara berkala.

Posisi Cadangan Beras Pemerintah

Stok beras yang dikelola Perum Bulog tercatat berada pada level yang cukup tinggi. Total stok mencapai 3,36 juta ton yang terdiri dari cadangan beras pemerintah dan stok komersial. Kondisi ini memberikan ruang aman bagi pengelolaan pasokan nasional.

Cadangan beras pemerintah tercatat sekitar 3,23 juta ton. Sementara itu, stok beras komersial berada di kisaran 129 ribu ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat.

“Dengan posisi cadangan tersebut pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” kata Rachmi. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan.

Swasembada dan Upaya Stabilisasi

Pemerintah menegaskan bahwa capaian swasembada beras menjadi tonggak penting pada 2025. Produksi dan cadangan nasional yang kuat menjadi dasar pengendalian harga. Hal ini memberikan keyakinan dalam menjaga pasokan sepanjang 2026.

Selain menjaga kecukupan stok, pemerintah juga aktif melakukan langkah stabilisasi. Penyaluran bantuan pangan dan intervensi pasar terus diperkuat. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Distribusi bantuan pangan menjadi salah satu instrumen penting. Program ini diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran.

Realisasi Bantuan Pangan

Penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng telah menjangkau sebagian besar sasaran. Sebanyak 17,67 juta penerima telah menerima bantuan. Angka tersebut setara dengan 96,71 persen dari total target.

Total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras. Selain itu, minyak goreng yang disalurkan mencapai 70,7 juta liter. Sisa pagu bantuan terus dipercepat penyelesaiannya.

Percepatan penyaluran difokuskan pada wilayah dengan tantangan geografis. Akses distribusi menjadi perhatian utama pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemerataan bantuan.

Dinamika Harga dan Pengawasan Pasar

Meskipun pasokan nasional dalam kondisi kuat, harga di pasar tetap dinamis. Pergerakan harga dipengaruhi oleh kelancaran distribusi dan permintaan musiman. Kondisi wilayah tertentu juga turut memengaruhi harga.

Menurut pemerintah, swasembada mencerminkan kemampuan menjamin pasokan. Namun, harga di tingkat konsumen masih berpotensi mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, pemantauan harga dilakukan setiap hari.

“Namun, harga di tingkat konsumen bisa fluktuasi. Karena itu, pemerintah terus memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras SPHP jika diperlukan,” kata Rachmi. Langkah ini disiapkan sebagai respons cepat terhadap gejolak harga.

Peran Daerah dan Proyeksi Ke Depan

Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas. Sebagian besar daerah telah mengelola cadangan beras pemerintah daerah. Cadangan ini menjadi lapisan pengaman tambahan.

Keberadaan cadangan daerah membantu respons cepat saat terjadi gejolak harga. Langkah ini juga penting dalam kondisi darurat. Sinergi pusat dan daerah terus diperkuat.

Capaian swasembada beras diumumkan sebagai hasil produksi petani dalam negeri. Produksi beras sepanjang 2025 mencapai 34,71 juta ton. Angka tersebut menghasilkan surplus sekitar 3,52 juta ton.

Surplus produksi ini menjadi modal penting menghadapi 2026. Pemerintah akan terus mendorong penyerapan hasil panen dalam negeri. Distribusi dari sentra produksi ke wilayah konsumsi diperkuat.

Program stabilisasi akan dijalankan secara berkelanjutan. Tujuannya menjaga daya beli masyarakat dan inflasi pangan. Pemerintah memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran.

Harga beras nasional menunjukkan tren terkendali. Beras premium tercatat berada di kisaran Rp15.384 per kilogram. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya.

Beras medium tercatat sekitar Rp13.609 per kilogram. Harga beras SPHP berada di kisaran Rp12.408 per kilogram. Beras khusus lokal tercatat sekitar Rp15.569 per kilogram.

Dengan kondisi stok dan harga yang terkendali, pemerintah optimistis menjaga stabilitas pangan sepanjang 2026. Upaya penguatan produksi, distribusi, dan stabilisasi akan terus dilakukan. Ketahanan pangan nasional diharapkan tetap terjaga secara berkelanjutan.